Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM PPU, Romdhani.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – BKPSDM Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan verifikasi dan validasi terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu sebelum mengusulkan perpanjangan kontrak kepada pemerintah daerah.
Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan pegawai yang masuk dalam daftar perpanjangan benar-benar masih aktif bekerja dan memenuhi persyaratan administrasi. Dari data awal sebanyak 1.695 pegawai, jumlah yang dipastikan untuk diperpanjang mencapai 1.666 orang.
Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM PPU, Romdhani, mengatakan proses pemeriksaan membutuhkan waktu karena pihaknya harus memastikan kondisi pegawai di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, BKPSDM tidak dapat menentukan secara langsung kondisi seluruh pegawai di lapangan. Karena itu, pihaknya meminta kepala OPD memberikan keterangan terkait pegawai yang masih aktif maupun yang tidak lagi menjalankan tugas.
“Kami verifikasi terlebih dahulu, mana yang memang benar-benar masih bekerja. Terkait kinerja, itu menjadi kewenangan kepala masing-masing OPD untuk memberikan keterangan. Kami memegang surat keterangan tersebut sebagai dasar,” jelas Romdhani.
Ia menerangkan, setelah dokumen pendukung diterima, BKPSDM melakukan penyaringan kembali terhadap daftar pegawai. Dalam proses itu ditemukan sejumlah pegawai yang mengundurkan diri dan ada pula yang meninggal dunia.
Hasil pemeriksaan kemudian menjadi dasar penyusunan daftar pegawai yang diusulkan untuk mendapatkan perpanjangan kontrak. Data tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bupati PPU untuk ditetapkan.
Romdhani menyebutkan, proses administrasi tersebut turut memengaruhi waktu penerbitan perpanjangan kontrak. Sebab, pemerintah daerah harus memastikan legalitas dokumen yang ditandatangani oleh masing-masing kepala OPD sebelum pengajuan dilakukan.
“Untuk perpanjangan ini memang sedikit terlambat karena kami harus memastikan legalitas terkait kinerja mereka. Dokumen dari kepala OPD harus sudah kami terima terlebih dahulu, kemudian kami sortir kembali hingga ditemukan angka 1.666 orang,” ujarnya.
Setelah proses penetapan, dokumen perpanjangan disalurkan melalui kepala subbagian umum di masing-masing OPD. Penyaluran tersebut dilakukan sekitar dua pekan sebelum wawancara berlangsung.
Ia menegaskan, proses verifikasi menjadi bagian penting agar perpanjangan kontrak didasarkan pada kondisi kepegawaian yang sebenarnya. (Adv)

