Disdukcapil PPU Ingatkan Masyarakat, Perwalian Anak Berbeda dengan Pengangkatan Anak
Redaksi Sumber Nusantara 
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil PPU, Dony Ariswanto.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengingatkan masyarakat agar memahami perbedaan antara perwalian dan pengangkatan anak. Kedua mekanisme tersebut memiliki konsekuensi hukum dan administrasi kependudukan yang berbeda, sehingga masyarakat diminta tidak sembarangan mengakui anak yang bukan merupakan anak kandungnya tanpa melalui prosedur yang berlaku.
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil PPU, Dony Ariswanto, menjelaskan, perwalian merupakan mekanisme untuk memberikan kewenangan kepada seseorang atau pihak tertentu dalam mewakili kepentingan anak yang belum cakap secara hukum. Mekanisme ini diperlukan, terutama bagi anak-anak terlantar yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya.
Dalam proses perwalian, nama ayah dan ibu pada dokumen kependudukan tetap tidak dicantumkan apabila identitas orang tua kandung memang tidak diketahui. Sementara itu, pihak yang ditunjuk sebagai wali memiliki kewenangan mewakili anak dalam pengurusan berbagai keperluan, termasuk pendidikan dan pelayanan publik lainnya.
“Jadi bukan proses pengakuan anak atau pengesahan anak, atau pengangkatan anak. Ini untuk perwalian,” tegas Dony.
Ia menerangkan, status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) juga tetap tercatat sebagai anggota keluarga lainnya, bukan sebagai anak. Berbeda dengan pengangkatan anak yang melalui proses penetapan pengadilan dan mengubah status hubungan dalam keluarga menjadi anak, meskipun nama orang tua kandung tetap mengikuti ketentuan administrasi yang berlaku.
Perbedaan tersebut juga berdampak pada hak dan kewajiban hukum. Dalam pengangkatan anak, terdapat konsekuensi tertentu terkait hubungan keluarga. Sementara perwalian lebih berfokus pada kewenangan mewakili kepentingan anak dalam urusan hukum dan keperdataan.
Dony mencontohkan, seseorang yang berstatus sebagai wali tidak otomatis memperoleh kedudukan yang sama dengan orang tua angkat, termasuk dalam hal hak-hak administratif tertentu seperti tunjangan anak bagi aparatur sipil negara.
“Kalau hanya perwalian, status hubungan dalam keluarga tidak berubah. Hanya menjadi wali dalam urusan keperdataan atau hukum lainnya,” terangnya.
Karena itu, ia menilai pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum tersebut perlu ditingkatkan. Sebab, pengakuan anak tanpa melalui mekanisme yang benar berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari, terutama menyangkut hak waris dan riwayat keluarga.
Disdukcapil PPU saat ini menangani dua anak terlantar yang telah memperoleh dokumen kependudukan dan sedang memproses perwalian melalui pendampingan Kejaksaan Negeri. Selain itu, terdapat tiga anak lainnya yang masih dalam tahap verifikasi.
Dony berharap masyarakat yang mengasuh anak tanpa diketahui asal-usulnya segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar proses administrasi dan perlindungan hukumnya dapat dilakukan sesuai ketentuan. (Adv)
