Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag) PPU, Yusuf Basra.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan ketersediaan dan pendistribusian gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram kepada masyarakat sejauh ini masih dalam kondisi aman. Meski sesekali terjadi kekurangan pasokan di sejumlah desa, kondisi tersebut tidak berlangsung lama karena pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pihak Pertamina.
Kepala Diskukmperindag PPU, Yusuf Basra, mengatakan pemerintah daerah memiliki mekanisme penanganan apabila menerima laporan kelangkaan LPG dari pemerintah desa. Desa yang mengalami kekurangan pasokan biasanya menyampaikan surat permohonan kepada Diskukmperindag untuk ditindaklanjuti.
Setelah surat diterima, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pertamina agar kebutuhan LPG di wilayah tersebut segera dipenuhi. Proses tindak lanjut hingga pengiriman tambahan pasokan biasanya dapat dilakukan dalam waktu satu sampai dua hari.
“Kalau ada kelangkaan di desa, biasanya desa menyurat ke kita. Begitu ada surat masuk, langsung kita respons dan koordinasikan ke Pertamina. Dalam satu sampai dua hari biasanya sudah dikirimkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejauh ini belum ditemukan kondisi kelangkaan LPG yang berlangsung dalam waktu lama. Kalaupun terjadi kekurangan pasokan di suatu wilayah, pemerintah daerah berupaya mempercepat penanganannya agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, mekanisme tersebut juga telah beberapa kali dilakukan ketika terdapat laporan kekurangan LPG dari desa. Dengan koordinasi bersama Pertamina, pasokan tambahan dapat segera didistribusikan ke wilayah yang membutuhkan.
Terkait jumlah alokasi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram yang diterima Kabupaten PPU melalui Pertamina, Yusuf mengaku belum dapat menyebutkan angka secara pasti. Namun, berdasarkan pemantauan dan kondisi distribusi selama ini, ia menilai jumlah pasokan yang tersedia masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, Yusuf tidak menampik masih terdapat penyalahgunaan LPG bersubsidi, terutama terkait penyaluran yang tidak tepat sasaran. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan dalam distribusi barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima.
“Ada saja yang menyalahgunakan, artinya penyalurannya tidak tepat sasaran dan subsidi yang seharusnya diterima masyarakat yang berhak justru tidak sesuai peruntukannya. Tetapi sejauh ini dampaknya belum terlalu besar,” jelasnya.
Diskukmperindag PPU terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk merespons laporan masyarakat apabila terjadi kekurangan pasokan di lapangan. Pemerintah daerah berharap distribusi LPG bersubsidi tetap berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat, khususnya rumah tangga yang bergantung pada LPG 3 kilogram, dapat terpenuhi. (Adv)

