Redaksi Sumber Nusantara 
Kepala Dinas Perikanan PPU Andi Trasodiharto.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengingatkan nelayan penerima bantuan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi agar tidak menyalahgunakan BBM tersebut dan menggunakannya sesuai peruntukan untuk menunjang aktivitas melaut. Pemerintah daerah akan memperketat pengawasan melalui verifikasi administrasi dan pemeriksaan lapangan guna memastikan penyaluran tepat sasaran.
Diketahui, pemerintah daerah mendapatkan tambahan alokasi BBM solar bersubsidi tersebut sebanyak 32.000 liter untuk memenuhi kebutuhan nelayan di wilayah Pantai Lango dan Jenebora.
Kepala Dinas Perikanan PPU, Andi Trasodiharto, menegaskan bahwa ketepatan sasaran menjadi perhatian utama dalam penyaluran tambahan alokasi solar bersubsidi tersebut. Pasalnya, BBM yang diberikan merupakan subsidi pemerintah yang harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yakni menunjang aktivitas nelayan saat melaut.
Andi mengingatkan para penerima agar tidak menyalahgunakan bahan bakar yang telah dialokasikan. Ia menyebutkan, penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat berujung pada persoalan hukum sehingga proses distribusinya akan diawasi secara ketat.
“Harapan saya, jangan sampai disalahgunakan. Kami akan melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu sebelum BBM didistribusikan. Kelengkapan administrasi akan diperiksa, dan apabila sudah lengkap, baru diberikan kepada nelayan yang berhak,” tegas Andi.
Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pemeriksaan administrasi hingga verifikasi langsung terhadap nelayan penerima. Setelah pendistribusian berlangsung, Dinas Perikanan juga akan melaksanakan evaluasi gabungan dengan melibatkan aparat keamanan dan kejaksaan.
Pelibatan sejumlah unsur tersebut dimaksudkan untuk memastikan penyaluran solar bersubsidi berjalan sesuai ketentuan. Dengan demikian, tambahan alokasi sebanyak 32.000 liter yang diperuntukkan bagi sekitar 360 nelayan di Pantai Lango dan Jenebora dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan tepat guna.
Selain memastikan identitas serta kelengkapan administrasi penerima, penentuan kebutuhan solar juga mempertimbangkan ukuran kapal dan aktivitas melaut masing-masing nelayan. Hal ini karena kapasitas kapal yang berbeda turut memengaruhi kebutuhan bahan bakar operasional.
Menurut Andi, kebutuhan solar nelayan dengan kapal berukuran di bawah lima gross tonnage (GT) tentu berbeda dengan nelayan yang mengoperasikan kapal di bawah 30 GT. Perbedaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam proses verifikasi agar pembagian BBM sesuai kebutuhan.
“Nelayan kita bervariasi, ada yang menggunakan kapal di bawah lima GT dan ada juga yang di bawah 30 GT. Tentu kebutuhan volumenya berbeda. Itu sudah kita verifikasi, termasuk memperhitungkan aktivitas melaut nelayan yang umumnya lima sampai enam hari, karena satu hari lainnya bisa digunakan untuk beristirahat sekaligus memperbaiki kapal,” jelasnya.
Melalui pengawasan berlapis tersebut, Dinas Perikanan PPU berharap penyaluran solar bersubsidi tidak menyimpang dari tujuan awal. Pemerintah daerah juga ingin memastikan tambahan pasokan BBM benar-benar membantu kebutuhan operasional nelayan tanpa menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. (Adv)
