Bupati PPU, Mudyat Noor.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mematangkan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Beberapa proyek yang menjadi pembahasan meliputi penyelesaian rumah adat, pembangunan Pasar Waru, rumah sakit, hingga Jembatan Riko.
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengatakan pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan pemerintah daerah dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemerintah kabupaten bersama jajaran kementerian dan balai terkait telah melakukan rapat untuk membahas tahapan pelaksanaan sejumlah proyek tersebut.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat diperlukan agar pembangunan infrastruktur yang telah diusulkan daerah dapat segera direalisasikan. Namun, pemerintah daerah tetap harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi dan teknis sebelum proyek dilaksanakan.
Mudyat menjelaskan, kelengkapan dokumen menjadi salah satu faktor penting dalam proses pengajuan pembangunan. Dokumen yang dibutuhkan mencakup perencanaan, status aset, studi kelayakan atau FS, serta analisis mengenai dampak lingkungan.
“Jadi data itu yang dibutuhkan selama ini. Pemerintah pusat melaksanakan pembangunan setelah perencanaan aset, FS, Amdal, dan sebagainya dilengkapi oleh pemerintah daerah terlebih dahulu,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, untuk sejumlah usulan, kelengkapan dokumen sudah disiapkan. Rumah sakit dan Pasar Waru, misalnya, telah melalui pembahasan dan proses penyampaian dokumen kepada pemerintah pusat. Sementara itu, Jembatan Riko juga diupayakan agar proses peninjauan atau review desain dapat dilaksanakan oleh kementerian.
Mudyat berharap proses administrasi dan teknis tersebut dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan bisa dimulai sesuai tahapan yang direncanakan.
Untuk kelanjutan pembangunan rumah adat, pemerintah daerah berharap pekerjaan dapat dimulai pada 2027 apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi. Namun, jika belum memungkinkan, penyelesaiannya ditargetkan paling lambat pada 2028.
“Kalau bisa tahun depan selesai. Kalau selambat-lambatnya berarti 2028,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi agar usulan pembangunan yang telah dibahas tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat berlanjut hingga pelaksanaan fisik.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab PPU berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Adv)

