Pemkab PPU laksanakan agenda exit meeting pemeriksaan yang dipimpin Inspektur Inspektorat Daerah PPU, Budi Santoso, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. (istimewa)
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyiapkan langkah tindak lanjut atas hasil pemeriksaan kepatuhan penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Komitmen tersebut disampaikan dalam agenda exit meeting pemeriksaan yang dipimpin Inspektur Inspektorat Daerah PPU, Budi Santoso, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Selasa (17/11/2026). Pertemuan tersebut juga dihadiri tim BPK RI Perwakilan Kaltim yang dipimpin Muhammad Sahlan.
Pertemuan ini menjadi bagian dari evaluasi terhadap penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten PPU, sekaligus memastikan pelaksanaan pembangunan ke depan berjalan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Dalam pembahasan tersebut, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) PPU yang saat ini masih mengacu pada aturan tahun 2014. Pemerintah daerah berupaya melakukan revisi agar kebijakan tata ruang dapat menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan, khususnya setelah hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain itu, pemeriksaan juga menyoroti persoalan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan secara otomatis melalui sistem Online Single Submission (OSS), tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Pemkab PPU berkomitmen melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memperbaiki celah dalam sistem perizinan tersebut agar penerbitan izin lebih selaras dengan ketentuan tata ruang.
Persoalan lainnya berkaitan dengan validasi data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Lahan Baku Sawah (LBS). Pembenahan kedua data tersebut dinilai penting untuk memastikan perencanaan pembangunan, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Inspektur Inspektorat Daerah PPU, Budi Santoso, mengatakan pemerintah daerah menyambut baik hasil pemeriksaan BPK RI dan berkomitmen menindaklanjutinya melalui penyusunan rencana aksi pada awal Desember mendatang.
“Pemerintah Kabupaten PPU menyambut baik hasil pemeriksaan ini dan akan menindaklanjutinya melalui penyusunan rencana aksi pada awal Desember mendatang. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab untuk menciptakan tata ruang yang tertib, ramah lingkungan, dan mendukung ketahanan pangan daerah,” ujar Budi.
Ia menegaskan, tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperbaiki penyelenggaraan penataan ruang. Termasuk memastikan perizinan usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS tidak bertentangan dengan peruntukan zona tata ruang.
Pemkab PPU juga akan melakukan validasi ulang terhadap data RTH dan LBS agar kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah tidak salah sasaran.
Melalui penyusunan rencana aksi tersebut, pemerintah daerah berharap berbagai persoalan yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan dapat ditangani secara bertahap. Dengan demikian, penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten PPU dapat berjalan lebih tertib, terencana, serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. (Adv)

