Penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kaltim, 10 pemerintah kabupaten/kota termasuk Pemkab PPU, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, serta jajaran Kejaksaan Negeri se-Kaltim.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, SAMARINDA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak terlantar.
Dukungan tersebut disampaikan Mudyat Noor setelah penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kaltim, 10 pemerintah kabupaten/kota termasuk Pemkab PPU, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, serta jajaran Kejaksaan Negeri se-Kaltim. Kegiatan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).
Mudyat mengatakan, pemenuhan hak dan perlindungan anak terlantar merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi berbagai pihak. Hal itu penting untuk memastikan setiap anak memperoleh hak dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, identitas kependudukan hingga perlindungan hukum.
“Kami mendukung penuh program Pemprov Kaltim ini. Pemenuhan hak dan perlindungan anak terlantar merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, perlu sinergi agar setiap anak mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, identitas, dan perlindungan hukum,” kata Mudyat usai penandatanganan kesepakatan.
Ia menambahkan, pelaksanaan program tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan instansi terkait. Dengan koordinasi yang terpadu, penanganan anak terlantar diharapkan dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pendataan hingga pemenuhan kebutuhan serta perlindungan hak-hak mereka.
“Penanganan anak terlantar perlu sinergi seluruh pihak agar hak dan perlindungan mereka terpenuhi,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa ukuran peradaban yang berkeadilan dapat dilihat dari kehadiran negara dalam merawat dan melindungi anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus.
Ia mengingatkan agar kesepakatan yang telah ditandatangani tidak berhenti sebatas dokumen formal, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret di lapangan. Upaya tersebut mencakup pemenuhan dokumen kependudukan, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan hukum bagi anak terlantar.
“Jangan sampai kita sibuk menyelamatkan administrasi tapi lupa menyelamatkan masa depan generasi anak-anak kita,” ujar Rudy.
Gubernur juga mendorong keterlibatan dunia usaha melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Partisipasi badan usaha milik daerah (BUMD) maupun perusahaan swasta diharapkan dapat mendukung program perlindungan sosial bagi anak-anak terlantar.
Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Chatarina Muliana, menjelaskan bahwa salah satu persoalan yang masih dihadapi anak terlantar adalah belum terpenuhinya identitas hukum akibat proses penetapan wali yang belum tuntas.
Melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejaksaan siap memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah untuk mempercepat proses perwalian. Dengan demikian, anak-anak dapat memperoleh dokumen kependudukan dan mengakses berbagai layanan publik.
Sinergi antarlembaga tersebut juga mencakup penguatan validasi data secara berkala serta pelibatan perusahaan melalui program beasiswa dan penyediaan fasilitas kesehatan guna mendukung tumbuh kembang anak.
Melalui kesepakatan bersama ini, Pemkab PPU diharapkan mengambil peran aktif dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak terlantar. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. (Adv)

