Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbang PPU, Kusnul Khotimah.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Angka kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami peningkatan berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Persentase penduduk miskin yang sebelumnya tercatat 5,78 persen pada 2025, kini meningkat menjadi 6,24 persen berdasarkan data Maret 2026.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU, Kusnul Khotimah, mengatakan berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk miskin di PPU meningkat dari sekitar 9.340 jiwa menjadi kurang lebih 10.100 jiwa.
Ia menjelaskan, informasi mengenai kenaikan angka kemiskinan tersebut sebenarnya telah dirilis BPS dalam kegiatan di tingkat provinsi. Namun, publikasi datanya belum sepenuhnya tersedia untuk diakses masyarakat melalui pencarian internet.
Kusnul menyebut, peningkatan angka kemiskinan tidak terlepas dari sejumlah faktor. Salah satu hal yang turut memengaruhi perubahan tersebut adalah meningkatnya garis kemiskinan (GK) di daerah.
“Data kemiskinan kemarin sebenarnya sudah ada rilis dari BPS. Kemarin dirilis pada saat ada kegiatan di provinsi bahwa memang kemiskinan kita ada peningkatan. Dan itu juga untuk peningkatan sendiri banyak beberapa hal atau faktor. Salah satu juga GK kita atau garis kemiskinan kita juga meningkat,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang disampaikannya, persentase penduduk miskin PPU pada 2025 masih berada di angka 5,78 persen atau sekitar 9.340 jiwa. Sementara itu, hasil rilis terbaru berdasarkan kondisi Maret 2026 menunjukkan angka kemiskinan mencapai 6,24 persen atau kurang lebih 10.100 jiwa.
Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar 0,46 poin persentase dibandingkan angka tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin juga bertambah sekitar 760 jiwa berdasarkan angka yang disampaikan Bapelitbang PPU.
Kusnul menjelaskan, kenaikan tersebut menjadi salah satu informasi penting dalam melihat perkembangan kondisi kesejahteraan masyarakat di daerah. Data BPS menjadi acuan untuk mengetahui persentase penduduk miskin berdasarkan pengukuran statistik yang dilakukan lembaga tersebut.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menggunakan data kesejahteraan sosial yang bersifat dinamis untuk menentukan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi.
Menurutnya, perubahan kondisi penduduk perlu terus diperhatikan karena dapat memengaruhi jumlah masyarakat dalam kelompok kesejahteraan tertentu.
Data kemiskinan yang dirilis BPS dan data kesejahteraan sosial yang digunakan pemerintah daerah memiliki fungsi berbeda. Karena itu, keduanya perlu dipahami sesuai tujuan penggunaannya agar kebijakan penanganan kemiskinan dapat disusun berdasarkan informasi yang tepat.
Pemerintah daerah melalui perangkat terkait diharapkan dapat memanfaatkan data tersebut sebagai dasar perencanaan dan penentuan program penanganan kemiskinan di Kabupaten PPU. (Adv)

