Lurah Petung, Achmad Fitiriady.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Pemerintah Kelurahan Petung, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), akan kembali berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk membahas skema pengelolaan lapangan mini soccer. Pembahasan tersebut diperlukan untuk menentukan mekanisme pemanfaatan fasilitas sekaligus penarikan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Lurah Petung, Achmad Fitiriady, mengatakan pengelolaan lapangan mini soccer nantinya akan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, mekanisme teknis penarikan retribusi masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan BKAD.
Menurutnya, terdapat beberapa alternatif skema pengelolaan yang sebelumnya telah dibahas. Salah satunya melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kemampuan pendanaan lebih untuk mengelola kawasan tersebut.
Dalam skema tersebut, pihak ketiga dapat diberikan kesempatan mengelola lapangan melalui kesepakatan bersama antara pihak-pihak terkait. Salah satu opsi yang dibahas adalah pengelolaan atau penyewaan dalam jangka waktu satu tahun.
“Kalau untuk pemanfaatan berkaitan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 terkait dengan pajak dan retribusi, nanti kita akan coba ke BKAD kembali dalam metode atau proses atau skema dalam penarikan retribusi tersebut,” ujarnya.
Selain melibatkan pihak ketiga, terdapat alternatif pengelolaan dengan melibatkan unsur kelembagaan masyarakat di Kelurahan Petung. Skema tersebut mencakup Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, serta koperasi anggota Koperasi Merah Putih yang berada di wilayah Kelurahan Petung.
Keterlibatan sejumlah unsur tersebut menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan agar pengelolaan fasilitas dapat melibatkan masyarakat setempat. Meski demikian, pemerintah kelurahan masih perlu membahas lebih lanjut bentuk kerja sama dan pembagian peran masing-masing pihak.
Achmad menjelaskan, penentuan skema pengelolaan juga perlu memperhatikan kemampuan pihak yang terlibat serta ketentuan administrasi dan retribusi daerah.
“Apakah dalam jangka satu tahun untuk disewakan dan kemudian dikelola oleh pihak ketiga, ataukah dengan sistem atau skema dengan tiga unsur, LPM, Karang Taruna dan koperasi anggota Koperasi Merah Putih yang ada di wilayah Kelurahan Petung,” jelasnya.
Saat ini, penarikan PAD belum dapat dilakukan karena kawasan lapangan mini soccer masih menjalani revitalisasi. Pemerintah kelurahan akan membahas kembali pengelolaan setelah mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan hasil koordinasi dengan BKAD. (Adv)

