Kepala Kesbangpol PPU, Andi Singkerru.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) merencanakan pembenahan ruang koordinasi untuk mendukung pelaksanaan tugas kewaspadaan dan pencegahan konflik. Perbaikan fasilitas tersebut direncanakan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Kepala Kesbangpol PPU, Andi Singkerru, menjelaskan ruang koordinasi yang akan dimanfaatkan sebenarnya telah tersedia. Namun, sejumlah pembenahan masih diperlukan agar ruangan tersebut dapat menunjang aktivitas koordinasi berbagai unsur terkait.
Menurutnya, fasilitas tersebut nantinya digunakan untuk mendukung kegiatan koordinasi, penyusunan laporan, serta pembahasan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. Karena itu, kondisi ruangan perlu ditata agar lebih representatif dan mampu menunjang kebutuhan para pihak yang terlibat dalam koordinasi.
“Rencananya, fasilitas tersebut akan diperbaiki melalui perubahan APBD 2026. Sebenarnya ruangannya sudah ada, sehingga tinggal dilakukan pembenahan, seperti pemasangan partisi, pengecatan, dan penyediaan kursi,” kata Andi.
Ia menjelaskan, pembenahan yang direncanakan tidak berfokus pada pembangunan ruangan baru, melainkan memperbaiki fasilitas yang sudah tersedia. Sejumlah pekerjaan seperti pemasangan partisi, pengecatan, dan penyediaan kursi menjadi bagian dari kebutuhan penataan ruang tersebut.
Ruang koordinasi itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Kewaspadaan dan Pencegahan Konflik di lingkungan Kesbangpol PPU. Bidang tersebut menjadi tempat koordinasi berbagai unsur intelijen, termasuk Polres, Kodim, dan kejaksaan.
Dengan adanya fasilitas yang lebih memadai, kegiatan komunikasi dan pembahasan informasi antarlembaga diharapkan dapat berlangsung lebih efektif. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung deteksi dini terhadap berbagai potensi permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat.
Andi berharap, pembenahan fasilitas tersebut dapat menunjang kelancaran koordinasi lintas sektor sehingga pelaksanaan tugas kewaspadaan dan pencegahan konflik di Kabupaten PPU semakin optimal.
Menurutnya, dukungan sarana dan komunikasi yang efektif menjadi dua aspek penting dalam memperkuat upaya deteksi dini serta pencegahan konflik di daerah. (Adv)

