Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Kabupaten PPU, Iwan Darmawan.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Sebanyak lima organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi sasaran pemantauan Ombudsman terkait pelayanan publik. Pemerintah daerah masih menunggu hasil penilaian yang nantinya disampaikan lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setkab PPU, Iwan Darmawan, mengatakan penentuan OPD yang menjadi sasaran pemantauan dilakukan langsung oleh Ombudsman. Pemerintah daerah tidak mengusulkan OPD tertentu untuk masuk dalam daftar penilaian tersebut.
Menurutnya, pemantauan dilakukan terhadap lima OPD. Salah satu perangkat daerah yang disebut menjadi sasaran penilaian tahun ini adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU. Selain itu, terdapat Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Iwan mengaku belum dapat menyebutkan secara lengkap seluruh OPD yang menjadi sasaran pemantauan karena tidak mendampingi langsung kegiatan tersebut. Namun, ia memastikan penentuan titik pemantauan merupakan kewenangan Ombudsman.
“Lima OPD itu langsung ditentukan oleh Ombudsman. Kita tidak pernah mengusulkan, karena titik-titik pemantauannya memang ditentukan sendiri oleh Ombudsman,” ujar Iwan.
Ia menjelaskan, hasil penilaian Ombudsman nantinya akan diinformasikan kepada pemerintah daerah. Namun, hingga wawancara berlangsung, Pemkab PPU belum menerima hasil akhir penilaian tahun ini.
Iwan menyebutkan, pada tahun sebelumnya PPU memperoleh kategori baik dalam penilaian pelayanan publik. Tahun ini, Ombudsman juga akan menerbitkan opini sebagai bentuk hasil penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Menurutnya, opini tersebut menjadi salah satu hal yang ditunggu pemerintah daerah. Mekanisme dan waktu penyampaian hasil penilaian tahun ini masih menunggu informasi lebih lanjut dari Ombudsman.
“Ombudsman tahun ini ada opini, seperti BPK yang mengeluarkan opini. Kita belum mendapatkan informasi kapan hasilnya disampaikan, karena penilaiannya memang dilakukan oleh Ombudsman,” jelasnya.
Dengan masih berlangsungnya proses pemantauan, pemerintah daerah belum dapat menyampaikan hasil penilaian terbaru. Pemkab PPU menunggu penyampaian resmi dari Ombudsman untuk mengetahui hasil evaluasi terhadap OPD yang menjadi sasaran pemeriksaan pelayanan publik tersebut. (Adv)

