Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir. (istimewa)
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terhadap dana transfer masih cukup tinggi. Hal itu terlihat dari komposisi pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026, di mana pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar Rp210 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai kisaran Rp1,7 triliun.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, menyebutkan total APBD Perubahan 2026 berada pada kisaran Rp1,9 triliun. Dari jumlah tersebut, kontribusi PAD masih relatif kecil dibandingkan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat maupun sumber lainnya.
“Dalam APBD Perubahan, nilai APBD kita sekitar Rp1,9 triliun, sementara PAD hanya sekitar Rp210 miliar,” ungkap Muhajir.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, terutama karena pendapatan transfer mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Berkurangnya dana transfer turut memengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Salah satu sektor yang terdampak adalah pembangunan infrastruktur. Sektor tersebut membutuhkan dukungan anggaran cukup besar, sementara ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas akibat penurunan pendapatan transfer.
“Akibatnya, kemampuan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan, terutama infrastruktur, juga mengalami penurunan,” ujarnya.
Muhajir menjelaskan, upaya meningkatkan PAD PPU juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya berkaitan dengan perkembangan aktivitas ekonomi daerah yang belum sebesar kota-kota lain di Kalimantan Timur, seperti Balikpapan dan Samarinda.
Menurutnya, perbedaan perkembangan infrastruktur dan kegiatan ekonomi turut memengaruhi kemampuan masing-masing daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah.
“Kalau dibandingkan dengan Kota Balikpapan atau Samarinda, tentu kondisinya berbeda,” jelasnya.
Ia menyebutkan, kedua kota tersebut memiliki dukungan infrastruktur yang lebih berkembang serta basis kegiatan ekonomi yang lebih luas. Kondisi itu turut memberikan ruang bagi tumbuhnya berbagai sektor usaha yang berpotensi menjadi sumber penerimaan daerah.
Sementara itu, di Kabupaten PPU, sejumlah sektor usaha seperti perhotelan, restoran, dan kegiatan perdagangan maupun jasa lainnya belum berkembang sebesar di Balikpapan dan Samarinda.
“Sementara di Kabupaten PPU, sektor perhotelan, restoran, dan kegiatan usaha lainnya belum berkembang sebesar di kota-kota tersebut,” tuturnya.
Karena itu, penguatan PAD dinilai tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan optimalisasi penerimaan yang sudah ada. Pengembangan aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur juga menjadi bagian penting untuk memperluas potensi sumber pendapatan daerah.
BKAD PPU memandang peningkatan PAD perlu berjalan seiring dengan pengembangan ekonomi daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah kabupaten, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi secara bertahap.
Dengan ruang fiskal yang lebih kuat, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. (Adv)

