PUPR PPU Perkuat Infrastruktur Irigasi, Kolaborasi Pusat dan Daerah Disiapkan untuk 2027
Redaksi Sumber Nusantara 
Kepala Bidang Pengairan PUPR PPU, Welliam Yunior.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah memperkuat infrastruktur jaringan irigasi melalui pembagian kewenangan yang terstruktur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian sekaligus mendongkrak produktivitas petani setempat.
Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR PPU, Welliam Yunior, menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan dua jalur pengusulan melalui Sistem Informasi Program Usulan Irigasi (SIPURI). Mekanisme ini membagi kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat agar setiap proyek memiliki kejelasan sumber anggaran.
“Program yang menjadi kewenangan kabupaten kami kelola melalui pemerintah daerah. Sementara usulan yang masuk kewenangan pusat kami koordinasikan dengan kementerian, sehingga pembagian tugas dan sumber anggarannya jelas,” kata Welliam.
Saat ini, sejumlah proyek strategis telah dikerjakan oleh pemerintah pusat. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan jaringan irigasi air tanah di Desa Labangka Barat dengan alokasi anggaran mencapai Rp6,3 miliar.
Selain itu, Kecamatan Waru mendapatkan porsi perbaikan jaringan irigasi dengan nilai proyek sebesar Rp1,21 miliar dan Rp2,058 miliar. Terdapat pula kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi yang menelan anggaran sebesar Rp255,427 juta.
Melihat potensi pengembangan ke depan, Welliam mengungkapkan pihaknya sedang fokus menyiapkan berbagai program untuk tahun anggaran 2027. Pemerintah daerah telah mulai mengumpulkan dokumen persyaratan atau readiness criteria sejak tahun ini sebagai syarat utama pengusulan.
“Dokumen kesiapan tetap kami dukung bersama Dinas Pertanian. Kami harus saling terhubung dengan penanggung jawab di kementerian agar usulan daerah dapat diproses sesuai kewenangan,” ujarnya.
Koordinasi lintas instansi dipandang sebagai kunci utama agar setiap rencana pembangunan tidak hanya berhenti pada tahap pengusulan. Kelengkapan administrasi dan teknis yang matang akan memudahkan proses eksekusi di lapangan saat anggaran tersedia.
“Harapannya, ketika dukungan anggaran tersedia, kelengkapan administrasi dan teknis sudah siap sehingga pelaksanaan di lapangan bisa dipercepat,” tutupnya. (Adv)
