Sekda PPU Hadiri Rapimwil II Pemuda Muhammadiyah Kaltim, Tekankan Peran Strategis Pemuda

SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadiri Rapat Pimpinan Wilayah II (Rapimwil II) Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Timur (Kaltim), kegiatan tersebut berlangsung di Aula lantai I Pemkab PPU, Jum”at (9/10/2026).

Dalam giat itu dihadiri pula Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kaltim Ahmad Firdaus Kurniawan, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kaltim KH. Muhammad Ja’fron dan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Najih Prasetyo serta Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah PPU, KH. Abdul Jalal.

Sekda PPU, Tohar mengatakan bahwa pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kepercayaan menjadikan PPU sebagai tuan rumah Rapimwil II Pemuda Muhammadiyah Kaltim. Diharapkan forum tersebut dapat memperkuat konsolidasi internal organisasi, menyusun program kerja yang terarah, serta menghasilkan keputusan yang memberikan manfaat bagi organisasi, masyarakat, dan pembangunan daerah.

Diketahui, Rapimwil II mengangkat tema “Bertumbuh dan Mengakar untuk Kalimantan Timur” sejalan dengan pentingnya membangun generasi muda yang memiliki kapasitas, pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan daya saing, tanpa meninggalkan nilai-nilai agama, moral, budaya, serta kebangsaan.

“Harapan kita, apa yang dirumuskan dalam rapat ini dapat menghasilkan keputusan dan program yang bermanfaat bagi organisasi, masyarakat, serta pembangunan daerah. Kami dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendukung upaya penguatan organisasi dan berharap rapat ini melahirkan gagasan-gagasan yang konkret, terarah, serta mampu menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, organisasi kepemudaan memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi persoalan di tengah masyarakat dan mendorong lahirnya solusi konkret. Karena itu, Pemerintah Kabupaten PPU terbuka terhadap sinergi dan kolaborasi dengan Pemuda Muhammadiyah dalam mendukung berbagai program pembangunan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.

Selain penguatan organisasi dan kepemudaan, Tohar juga menyoroti persoalan lingkungan, khususnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat, membahayakan kesehatan, dan menimbulkan kerugian yang luas.

Berdasarkan informasi koordinasi kebencanaan yang diterima pemerintah daerah, Kabupaten Paser mengalami peningkatan titik panas dan telah menaikkan status penanganan dari siaga darurat menjadi tanggap darurat bencana. Sementara itu, Kabupaten PPU masih berada pada status siaga darurat yang telah ditetapkan sejak akhir Juni, dengan kondisi kebakaran yang masih dapat dikendalikan.

Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, termasuk dalam kegiatan pembukaan lahan perkebunan. Kondisi cuaca panas, angin kencang, dan vegetasi yang kering dapat menyebabkan api menyebar dengan cepat sehingga sulit dikendalikan.

Sekda juga mengapresiasi upaya jajaran penanggulangan bencana, termasuk pemadam kebakaran, BPBD, Manggala Agni, satuan tugas karhutla, serta unsur TNI dan Polri yang terus melakukan penanganan di lapangan. Namun, menurutnya, pencegahan kebakaran tidak dapat hanya mengandalkan petugas, melainkan membutuhkan kesadaran dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan, untuk turut berperan aktif menyampaikan imbauan kepada lingkungan masing-masing. Kesadaran kolektif sangat diperlukan agar masyarakat lebih peduli terhadap keselamatan dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa upaya menjaga lingkungan dan mencegah karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Peran organisasi kepemudaan seperti Pemuda Muhammadiyah diharapkan dapat memperkuat edukasi kepada masyarakat, membangun kepedulian terhadap lingkungan, serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan kelestarian daerah. (ADV)