Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU, Juzlizar Rahman.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Sekitar 20.000 pekerja rentan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah tercakup dalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang iurannya ditanggung pemerintah daerah. Program tersebut menyasar pekerja sektor informal yang memiliki penghasilan tidak tetap dan tidak terikat hubungan kerja dengan perusahaan.
Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU, Juzlizar Rahman, mengatakan kelompok pekerja rentan menjadi salah satu sasaran utama program karena memiliki risiko pekerjaan, tetapi umumnya tidak mendapatkan perlindungan dari pemberi kerja.
“Jumlah pekerja rentan yang masuk dalam cakupan perlindungan saat ini sekitar 20.000 orang,” kata Juzlizar, Selasa (27/10/2026).
Peserta program tersebut berasal dari berbagai profesi, di antaranya nelayan, petani, buruh harian lepas, tukang ojek hingga marbot masjid. Untuk memberikan perlindungan, pemerintah daerah menanggung iuran sebesar Rp16.800 per peserta setiap bulan.
Iuran tersebut mencakup dua jenis perlindungan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Melalui JKK, peserta mendapatkan perlindungan apabila mengalami kecelakaan saat menjalankan pekerjaan.
Sementara itu, dalam program JKM, ahli waris peserta yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp42 juta sesuai ketentuan yang berlaku. Selain santunan, program tersebut juga menyediakan manfaat beasiswa pendidikan bagi anak peserta hingga jenjang perguruan tinggi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.
Juzlizar menjelaskan, selain memberikan perlindungan, Disnakertrans PPU juga melakukan penyesuaian dan pemadanan data penerima manfaat. Langkah ini diperlukan agar pembiayaan jaminan sosial oleh pemerintah daerah dapat diberikan kepada peserta yang memenuhi kriteria.
Salah satu penyesuaian dilakukan terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dari sekitar 5.800 peserta yang semula dibiayai pemerintah provinsi, setelah sembilan bulan pembayaran, pembiayaan untuk tiga bulan berikutnya dialihkan kepada Pemkab PPU melalui Disnakertrans.
Setelah dilakukan pemadanan data bersama Dinas Sosial PPU, jumlah peserta yang menjadi tanggungan pemerintah kabupaten tercatat sekitar 4.000 orang.
“Semula itu Disnaker Provinsi, sembilan bulan dibayarkan. Ternyata sisanya menjadi tanggungan kabupaten. Setelah dipadankan dengan Dinsos, datanya menjadi sekitar 4.000 jiwa,” paparnya.
Ke depan, cakupan pengelolaan program juga akan diperluas. Pada 2027, Disnakertrans PPU direncanakan menangani data perlindungan jaminan sosial bagi sekitar 1.300 nelayan yang selama ini dikelola melalui Dinas Perikanan. (Adv)

