Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Penajam Paser Utara, Ainie, menghadiri Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. (doc.dinsosppu)
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Penajam Paser Utara, Ainie, menghadiri Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, pada Rabu (28/10/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian integral dari pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik mengenai penanggulangan kemiskinan di wilayah Kalimantan Timur. Forum ini dirancang sebagai wadah strategis untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam mencapai target kinerja bidang sosial yang lebih baik.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan yang memerlukan kolaborasi intensif. Menurutnya, seluruh program yang dirancang wajib memiliki standar kualitas yang terjaga agar manfaatnya terasa langsung oleh masyarakat.
“Pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja sama dan komitmen seluruh pihak, program yang dilaksanakan harus tepat sasaran, terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Sri Wahyuni dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut.
Kehadiran Kepala Dinsos PPU dalam rapat ini ditegaskan sebagai wujud komitmen daerah dalam mendukung visi Pemprov Kalimantan Timur. Langkah ini bertujuan agar setiap kebijakan sosial di tingkat kabupaten berjalan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
“Kehadiran pemerintah daerah dalam rapat koordinasi ini tentu bentuk dukungan terhadap upaya pemprov kaltim dalam memperkuat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan,” ujar Ainie usai mengikuti jalannya rapat.
Kualitas pelayanan kesejahteraan sosial diharapkan dapat terus ditingkatkan. Optimalisasi penanganan masalah sosial pun mampu memberikan perlindungan lebih baik bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus di masa depan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun koordinasi yang lebih efektif dalam pelaksanaan program-program sosial, peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, serta optimalisasi penanganan permasalahan sosial di masyarakat. (Adv)

