Kepala Disbudpar PPU, Safwana.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Rencana pengembangan objek wisata mangrove di Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), belum dapat direalisasikan pada 2026. Pembangunan lanjutan berupa perpanjangan jembatan menuju arah laut sepanjang 200 meter terpaksa ditunda karena keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan.
Padahal, Pemerintah Kabupaten PPU melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,2 miliar pada tahun ini untuk melanjutkan konstruksi jembatan yang sudah ada. Jembatan eksisting tersebut berbentuk huruf T dan direncanakan diperpanjang hingga ke arah laut.
Kepala Disbudpar PPU, Safwana, mengatakan anggaran pembangunan sebenarnya telah dialokasikan dalam APBD 2026. Namun, kebijakan pemerintah daerah yang mengunci seluruh kegiatan fisik membuat rencana pengerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
“Anggaran untuk Mangrove ini ada untuk pembangunan fisik meneruskan jembatan ke arah laut,” kata Safwana.
Menurutnya, kegiatan fisik baru dapat dibuka dan diperbolehkan memasuki tahapan lelang pada Juli 2026. Dengan waktu yang tersisa, proses pembangunan dinilai tidak memungkinkan untuk diselesaikan secara optimal.
“Tahun ini memang ada anggarannya, tapi kan baru bisa lelang itu di bulan Juli jadi waktunya terbatas,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat Disbudpar PPU harus menyesuaikan rencana pengembangan destinasi wisata tersebut. Alih-alih memaksakan pekerjaan fisik dengan waktu yang terbatas, pihaknya kini memprioritaskan penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Dokumen perencanaan teknis itu akan menjadi acuan dalam mengusulkan kembali pembangunan lanjutan jembatan wisata mangrove pada tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, rencana perpanjangan jembatan sepanjang 200 meter tetap masuk dalam agenda pengembangan pariwisata daerah.
Safwana menyebutkan, pembangunan tersebut telah diusulkan kembali untuk anggaran 2027 dan menjadi salah satu prioritas Disbudpar PPU. Penyusunan DED dilakukan sebagai bagian dari persiapan agar usulan pembangunan memiliki dasar perencanaan teknis.
“Sudah kami usulkan di 2027 dan itu menjadi prioritas kami,” ucapnya.
Penundaan ini membuat realisasi pengembangan jembatan wisata mangrove harus bergeser dari rencana awal 2026. Meski demikian, Disbudpar PPU tetap menyiapkan dokumen teknis agar rencana pembangunan dapat kembali diperjuangkan melalui penganggaran tahun berikutnya. (Adv)

