Kepala Disbudpar PPU, Safwana.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong kelompok sadar wisata (Pokdarwis) lebih aktif mengembangkan potensi wisata di wilayah masing-masing. Salah satu upaya yang didorong adalah mencari sumber pendanaan alternatif melalui perbankan, aspirasi DPRD, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Kepala Disbudpar PPU, Safwana, mengatakan pengembangan objek wisata di PPU sebagian besar berada di atas tanah milik masyarakat dan dikelola oleh kelompok masyarakat. Karena itu, pengembangan kawasan wisata tidak seluruhnya dapat bergantung pada program maupun anggaran pemerintah daerah.
Menurutnya, Pokdarwis memiliki peran penting dalam mengidentifikasi potensi wisata, menyusun rencana pengembangan, serta membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang berpeluang memberikan dukungan.
“Kami terus mendorong Pokdarwis untuk mengembangkan potensi wisata di wilayah masing-masing. Sebab, sebagian besar objek wisata di PPU berada di atas tanah masyarakat dan dikelola oleh kelompok masyarakat, bukan pemerintah daerah,” ujar Safwana.
Ia menjelaskan, terdapat beberapa alternatif pendanaan yang dapat dimanfaatkan kelompok masyarakat untuk mengembangkan objek wisata. Di antaranya dukungan perbankan, Bank Indonesia, pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, serta bantuan CSR dari perusahaan.
Sejumlah contoh dukungan tersebut telah terlihat di beberapa kawasan wisata. Kawasan Nipah-Nipah, misalnya, mendapatkan dukungan pengembangan dari Bank Indonesia. Selain itu, terdapat objek wisata yang memperoleh bantuan melalui aspirasi DPRD.
Disbudpar juga pernah mendorong pengembangan wisata dengan melibatkan perusahaan. Sekitar dua tahun lalu, PLN memberikan bantuan untuk pengembangan objek wisata di wilayah Kecamatan Sepaku.
Sementara itu, beberapa kawasan wisata di Sepaku juga memperoleh dukungan dari Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
Safwana menilai keterbatasan pagu anggaran di masing-masing perangkat daerah menjadi salah satu alasan perlunya keterlibatan berbagai pihak dalam pengembangan sektor pariwisata.
Karena itu, Pokdarwis diminta tidak hanya menunggu program bantuan dari pemerintah, tetapi juga aktif mengajukan usulan melalui mekanisme perencanaan pembangunan maupun aspirasi DPRD.
“Kalau mereka memiliki program pengembangan, bisa disampaikan melalui Musrenbang maupun aspirasi DPRD. Namun, pagu anggaran di masing-masing perangkat daerah juga terbatas. Karena itu, kami mendorong kelompok masyarakat tidak hanya bergantung pada anggaran dinas,” jelasnya.
Selain persoalan pendanaan, Disbudpar juga meminta Pokdarwis melakukan pemetaan terhadap potensi wisata yang dimiliki masing-masing wilayah.
Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah kawasan persawahan di Kecamatan Babulu. Kawasan tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi objek wisata apabila didukung perencanaan kegiatan yang sesuai.
Pokdarwis juga didorong memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi untuk memperkenalkan destinasi wisata kepada masyarakat luas dan calon wisatawan. (Adv)

