Kepala Disbudpar PPU, Safwana.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Pembangunan rumah adat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih membutuhkan anggaran sekitar Rp26 miliar untuk menuntaskan keseluruhan bangunan. Pemerintah daerah kini berupaya mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Kebudayaan, dengan harapan bantuan dapat direalisasikan pada 2027.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU, Safwana, menjelaskan pembangunan rumah adat tersebut direncanakan memiliki panjang mencapai 117 meter. Namun, hingga saat ini bangunan yang berhasil diselesaikan baru sekitar 27 meter.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah masih harus menyiapkan anggaran cukup besar untuk melanjutkan pembangunan hingga seluruh bagian bangunan dapat dituntaskan.
“Pembangunan rumah adat masih membutuhkan anggaran sekitar Rp26 miliar untuk menuntaskan keseluruhan bangunan,” kata Safwana.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Disbudpar telah mengusulkan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat. Sebelumnya, Safwana bersama bupati juga telah melakukan audiensi dengan direktorat terkait guna membahas peluang bantuan pembangunan rumah adat.
Dalam proses pengajuan, pemerintah daerah sempat menyusun usulan menggunakan format yang biasa diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, setelah dilakukan pembahasan, diketahui bahwa Kementerian Kebudayaan memiliki format dan petunjuk teknis tersendiri.
Karena itu, dokumen usulan harus kembali disesuaikan dengan ketentuan kementerian yang menjadi tujuan pengajuan bantuan.
Safwana menyebutkan, nilai usulan kepada Kementerian Kebudayaan disesuaikan menjadi Rp10 miliar. Besaran tersebut mempertimbangkan informasi mengenai variasi bantuan yang dapat diberikan kementerian, mulai dari Rp2 miliar, Rp5 miliar, hingga Rp10 miliar, bergantung pada kebutuhan dan kemampuan anggaran.
Apabila dukungan yang diberikan hanya sebesar Rp5 miliar, pemerintah daerah harus kembali menyesuaikan rencana anggaran biaya (RAB). Penyesuaian dilakukan dengan menghitung bagian pembangunan yang dapat diselesaikan menggunakan anggaran tersebut.
“Kami sudah mengusulkan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Kebudayaan. Harapan kami, dukungan anggaran tersebut bisa terealisasi pada 2027,” ungkapnya.
Untuk saat ini, Disbudpar memprioritaskan penyelesaian pembangunan fisik rumah adat sebelum mengembangkan fungsi lainnya.
Safwana menjelaskan, sebenarnya terdapat rencana pengembangan museum seperti yang ada di Yogyakarta. Namun, program tersebut berada di direktorat berbeda dan membutuhkan anggaran besar.
Dengan kondisi pembangunan rumah adat yang belum tuntas, pemerintah daerah memilih memusatkan perhatian pada penyelesaian bangunan terlebih dahulu. (Adv)

