Kepala Satpol PP PPU, Bagenda Ali.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tidak hanya menjalankan tugas menjaga ketertiban umum, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap bangunan yang belum memenuhi persyaratan perizinan.
Pemilik bangunan yang ditemukan tidak sesuai ketentuan dapat diberikan peringatan untuk menyelesaikan kewajiban administratif sesuai aturan yang berlaku.
Kepala Satpol PP PPU, Bagenda Ali, mengatakan penanganan terhadap bangunan yang diduga bermasalah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan serta ketentuan yang harus dipenuhi.
Ia juga mengatakan, jika petugas menemukan bangunan yang tidak sesuai aturan atau belum mengantongi perizinan yang dipersyaratkan, pemiliknya dapat diminta segera mengurus dokumen perizinan.
“Kalau misalnya mereka tidak sesuai dengan ketentuan, seperti tidak mempunyai izin, ya kita kasih peringatan agar dia mengurus perizinannya,” kata Bagenda Ali.
Menurutnya, pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pemilik bangunan memenuhi kewajiban administratif. Dengan demikian, penanganan tidak serta-merta dilakukan melalui tindakan penertiban fisik, melainkan diawali dengan melihat persoalan dan persyaratan yang belum dipenuhi.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bangunan atau kegiatan belum memenuhi ketentuan, pemilik dapat diminta menyelesaikan proses perizinannya. Namun, jika kondisi di lapangan dan ketentuan penanganan mengharuskan tindakan lebih lanjut, penghentian kegiatan hingga penyegelan dapat menjadi langkah lanjutan.
Bagenda menegaskan, penyegelan bukan tindakan yang otomatis dilakukan setiap kali petugas menemukan bangunan bermasalah. Satpol PP terlebih dahulu mengidentifikasi persoalan yang ditemukan, kemudian menentukan tindak lanjut berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menyinggung penanganan bangunan di kawasan Silkar yang sebelumnya sempat menjadi perhatian. Meski demikian, Bagenda tidak memerinci jenis pelanggaran, status perizinan, maupun perkembangan akhir penanganan bangunan tersebut.
Pengawasan terhadap bangunan, lanjutnya, diarahkan untuk mendorong kepatuhan pemilik terhadap aturan yang berlaku. Upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan penertiban bangunan secara fisik, tetapi juga memastikan kewajiban perizinan dipenuhi melalui prosedur administratif yang telah ditetapkan.
Melalui pengawasan tersebut, Satpol PP PPU menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah sekaligus mendorong masyarakat agar memperhatikan kelengkapan perizinan sebelum mendirikan atau menjalankan kegiatan pada suatu bangunan. (Adv)

