Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM PPU, Romdhani.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) hingga kini masih mengacu pada formasi awal penempatan. Ketentuan tersebut berlaku karena pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait perpindahan pegawai antarunit kerja.
Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM PPU, Romdhani, menjelaskan bahwa secara regulasi terdapat arahan yang memungkinkan perpindahan penempatan. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan ketentuan teknis sebagai pedoman administrasi kepegawaian.
“Untuk posisi penempatan, sesuai arahan dari BKN, saat ini memang belum bisa dipindah tugaskan ke unit kerja lain sepanjang regulasi teknisnya belum terbit. Jadi, bukan tidak bisa, tetapi belum bisa karena kami masih menunggu petunjuk teknisnya,” kata Romdhani.
Ia mengakui, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah OPD yang telah melakukan perpindahan pegawai antarunit kerja. Meski demikian, perubahan tersebut belum mengubah data penempatan pegawai dalam sistem administrasi kepegawaian.
Menurutnya, data yang digunakan BKPSDM masih mengacu pada formasi awal. Hal itu juga berkaitan dengan administrasi penggajian yang tetap disesuaikan dengan data kepegawaian yang tercatat.
“Kalau secara data sistem, kami tetap menggunakan formasi awal. Perpindahan yang dilakukan beberapa OPD tidak mengubah data tersebut, karena penggajian kembali mengacu pada data yang ada di BKD,” jelasnya.
Romdhani menyebutkan, keberadaan PPPK paruh waktu tersebar hampir di seluruh OPD di lingkungan Pemkab PPU. Jumlah organisasi perangkat daerah yang memiliki pegawai dengan status tersebut mencapai sekitar 35 OPD.
Ia menambahkan, PPPK paruh waktu tersebut berasal dari pegawai yang telah mengikuti seleksi, tetapi belum memperoleh formasi. Penempatan dilakukan sambil menunggu ketersediaan formasi serta mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Dengan kondisi tersebut, BKPSDM masih menggunakan data penempatan awal sebagai acuan sampai terdapat ketentuan teknis yang mengatur perpindahan unit kerja secara resmi. (Adv)

