Kepala Bidang Mutasi, Promosi, dan Penilaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, M. Mas'ud.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Tidak semua usulan kenaikan pangkat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Setiap usulan harus melalui tahapan verifikasi dan validasi untuk memastikan kelengkapan administrasi serta kesesuaian persyaratan kepegawaian sebelum diterbitkan pertimbangan teknis kenaikan pangkat.
Kepala Bidang Mutasi, Promosi, dan Penilaian Kinerja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, M. Mas’ud, mengatakan BKN memiliki kewenangan untuk memeriksa seluruh dokumen pengajuan kenaikan pangkat yang disampaikan pemerintah daerah.
Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi BKN untuk menentukan apakah usulan dapat disetujui, perlu diperbaiki, atau tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
“Tidak semuanya disetujui, karena biasanya ada proses verifikasi dan validasi dari BKN. Kalau dianggap masih perlu perbaikan atau belum memenuhi persyaratan, biasanya kami harus menyesuaikan kembali usulannya,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan kekurangan administrasi yang masih bisa diperbaiki, BKPSDM akan melakukan penyesuaian terhadap dokumen pengajuan. Dengan demikian, usulan tersebut dapat kembali diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, kondisi berbeda terjadi apabila pegawai yang bersangkutan secara substantif tidak memenuhi persyaratan kenaikan pangkat. Dalam situasi tersebut, usulan tidak dapat diberikan pertimbangan teknis oleh BKN.
Mas’ud menegaskan, proses verifikasi dan validasi merupakan tahapan penting dalam mekanisme kenaikan pangkat ASN. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap pegawai yang diusulkan benar-benar memenuhi ketentuan administrasi maupun persyaratan kepegawaian.
Meski demikian, target tersebut tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan masing-masing pegawai serta hasil pemeriksaan dari BKN. BKPSDM PPU pun memastikan setiap usulan harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku agar proses kenaikan pangkat berjalan tertib, transparan, dan sesuai regulasi kepegawaian. (Adv)

