Kepala BKPSDM PPU, Khairuddin.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menargetkan pelantikan lima kepala dinas definitif hasil seleksi terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dilaksanakan pada November atau Desember 2026 mendatang.
Meski seluruh tahapan seleksi telah rampung dan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah diperoleh, pelantikan belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Pemerintah daerah masih memprioritaskan pembahasan dan persiapan anggaran untuk tahun 2027.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Khairuddin, mengatakan penundaan tersebut berkaitan dengan agenda pemerintah daerah dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran serta memperjuangkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, Bupati PPU saat ini tengah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian untuk mendorong dukungan terhadap pembangunan daerah. Upaya tersebut dilakukan agar pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Saat ini pemerintah sedang fokus mempersiapkan anggaran 2027 mendatang. Mendorong supaya APBD dari pusat bisa lebih. Makanya Pak Bupati melakukan koordinasi dulu,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kondisi fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menyusun prioritas kegiatan dan kebutuhan anggaran tahun depan. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah pusat dinilai penting untuk memperoleh dukungan tambahan bagi pembangunan di Kabupaten PPU.
Khairuddin menegaskan, penundaan pelantikan bukan berarti proses pengisian jabatan tersebut dibatalkan. Pemerintah daerah tetap berkomitmen menuntaskan pengisian lima jabatan kepala dinas melalui mekanisme seleksi terbuka yang telah dilaksanakan.
“Pak Bupati sedang mempersiapkan anggaran 2027. Koordinasi ini dilakukan untuk melihat kondisi fiskal 2027 agar pembangunan daerah mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Dengan telah dikantonginya rekomendasi BKN, tahapan seleksi lima JPTP tersebut pada prinsipnya telah rampung. Pemerintah daerah kini tinggal mempersiapkan tahapan pelantikan sesuai dengan agenda yang telah direncanakan.
“Pelantikan pun direkomendasinya kan masih tetap sampai Desember. Artinya kan tidak berubah daripada komitmen Pak Bupati. Masa tenggangnya itu kan 14 Desember,” akunya.
Pelantikan kepala dinas definitif diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dalam menjalankan program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten PPU. Meski demikian, pelaksanaannya tetap menyesuaikan dengan agenda pemerintah daerah pada akhir 2026. (Adv)

