Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM PPU, Romdhani.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah menetapkan perpanjangan kontrak bagi 1.666 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu. Jumlah tersebut merupakan hasil penyesuaian dari total data awal sebanyak 1.695 orang.
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM PPU, Romdhani, menjelaskan bahwa pengurangan jumlah pegawai terjadi karena beberapa faktor. Sejumlah tenaga P3K tercatat mengundurkan diri serta meninggal dunia selama masa kontrak satu tahun berjalan.
“Yang diperpanjang sebesar 1.666 yang fix ya, kita usulkan ke BKN karena ada beberapa teman-teman kita yang memang mengundurkan diri dan meninggal dunia. Jadi berkurang dari 1.695 menjadi 1.666,” kata Romdhani saat memberikan keterangan.
Romdhani menambahkan, para tenaga P3K paruh waktu ini tersebar di 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU. Penempatan mereka saat ini masih mengacu pada formasi awal yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menyinggung mengenai mutasi antar unit kerja, Romdhani menegaskan bahwa hal tersebut tidak berpengaruh pada pola penggajian. Sistem penggajian tetap mengacu pada data existing dan data formasi awal yang telah diverifikasi oleh masing-masing kepala OPD.
Proses pendistribusian SK perpanjangan kontrak sendiri telah dilakukan dua minggu lalu melalui kasubag umum di setiap OPD. Pihak BKPSDM memastikan bahwa verifikasi kinerja menjadi syarat mutlak bagi setiap individu sebelum SK perpanjangan ditetapkan oleh Bupati.
“Kita perlu sebuah legalitas terkait kinerja mereka yang sudah ditandatangani oleh kepala OPD. Itu sudah kita terima, makanya kita sortir ulang dan ketemu di angka 1.666,” tambah Romdhani.
Terkait kepastian masa kerja, perpanjangan kontrak ini bersifat tahunan hingga tersedia formasi resmi yang sesuai. BKPSDM terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sembari menunggu aturan teknis lebih lanjut mengenai penempatan atau pemindahan tugas untuk ke depannya. (Adv)

