Dinsos PPU Tampung Aspirasi Disabilitas, Kesejahteraan Jadi Fokus RKPD 2027
Redaksi Sumber Nusantara 
Kepala Dinsos PPU, Ainie, membuka ruang diskusi dan mendengarkan langsung berbagai aspirasi yang disampaikan peserta.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar pertemuan bersama penyandang disabilitas untuk menyerap aspirasi sekaligus membahas berbagai persoalan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.
Pertemuan tersebut dihadiri penyandang disabilitas yang tergabung dalam Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan National Paralympic Committee (NPC). Kepala Dinsos PPU, Ainie, membuka ruang diskusi dan mendengarkan langsung berbagai aspirasi yang disampaikan peserta.
Dalam pertemuan itu, para penyandang disabilitas menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi, terutama terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi. Mereka berharap program kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas mendapat perhatian yang lebih besar dalam kebijakan pemerintah daerah.
Selain persoalan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi, peserta juga menyoroti keterbatasan akses terhadap informasi mengenai berbagai program kesejahteraan sosial yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten PPU.
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu kendala bagi penyandang disabilitas untuk mengetahui dan memanfaatkan program maupun bantuan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan mereka.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinsos PPU Ainie menyampaikan bahwa masukan dari penyandang disabilitas akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan program pemerintah daerah.
Ia mengatakan, program kesejahteraan sosial yang menyasar penyandang disabilitas akan menjadi salah satu materi yang dibahas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PPU Tahun 2027.
“Ke depannya, kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas akan menjadi salah satu bahan yang kita bahas dalam RKPD 2027,” ujar Ainie.
Menurutnya, penyampaian aspirasi secara langsung menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas.
Dinsos PPU berharap komunikasi dan koordinasi dengan organisasi penyandang disabilitas dapat terus diperkuat. Dengan demikian, berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi langkah untuk mendorong penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih inklusif, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses informasi bagi penyandang disabilitas di Kabupaten PPU. (Adv)
