Redaksi Sumber Nusantara 
Sekretaris Disdikpora PPU, Durajat.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) untuk menambah fasilitas Taman Kanak-kanak negeri di sejumlah kecamatan terpaksa tertunda. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) setempat kini memilih memprioritaskan penyelesaian kewajiban anggaran lahan sekolah yang ada saat ini.
Kondisi keuangan daerah serta masalah pengadaan tanah menjadi faktor utama yang menghambat langkah pemerataan sarana pendidikan usia dini tersebut. Akibat keterbatasan kas daerah, dinas teknis harus menyusun skala prioritas belanja secara ketat demi merampungkan beban pembayaran yang berkekuatan hukum tetap.
Sekretaris Disdikpora PPU, Durajat mengatakan, kawasan dengan wilayah luas dan jumlah populasi yang besar dinilai memerlukan lebih dari satu TK negeri demi memenuhi kebutuhan akses pendidikan usia dini tersebut.
Namun, realisasi penambahan sekolah tersebut masih terkendala hambatan yakni terkait dengan penyediaan lahan.
“Kendalanya itu kebanyakan di masalah tanah,” ucapnya.
Ia juga mengatakan bahwa sebelumnya pemerintah daerah telah melakukan pembahasan rencana pengadaan lahan untuk TK negeri baru. Tetapi, keterbatasan anggaran memaksa Disdikpora PPU memfokuskan pada kewajiban pembayaran lahan sekolah yang telah digunakan.
“Pembahasan rencana pengadaan lahannya itu sudah ada, tapi memang saat ini masih terbentu dengan kondisi keuangan daerah,” ujarnya.
Saat ini, kewajiban yang mendesak untuk diselesaikan adalah pembayaran lahan SDN 020 Penajam. Pemerintah daerah wajib menuntaskan pembayaran tersebut karena telah memiliki ketetapan hukum resmi dari pengadilan.
“Kemarin SDN 020 itu sudah penetapan (pengadilan). Kita wajib membayar itu,” akunya.
Selain itu, Ia juga menambahkan saat ini tercatat baru memiliki tiga TK negeri yang beroperasi. Sebaran fasilitas tersebut juga belum merata karena hanya berada di wilayah Penajam dan Babulu, sementara kecamatan lainnya masih belum terlayani secara optimal.
Kawasan dengan wilayah luas dan jumlah populasi yang besar semestinya memerlukan lebih dari satu TK negeri demi memenuhi kebutuhan warga. Wilayah padat seperti Sotek dan Sepaku merupakan contoh kawasan strategis yang sangat mendesak untuk dipertimbangkan dalam pengembangan unit sekolah baru ke depan.
“Kalau idealnya itu sebenarnya untuk TK negeri minimal satu kecamatan satu,” tutupnya. (Adv)
