Kepala Bidang P2NAKERTRANS Disnakertrans PPU, Eko Yulianto.
SUMBERNUSANTARA.CO.ID, PENAJAM – Rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Penajam Paser Utara (PPU) hingga kini masih terkendala proses hibah lahan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Pemerintah daerah masih menantikan kepastian mengenai waktu pelaksanaan pembangunan agar aset yang diserahkan tidak terbengkalai.
Kepala Bidang P2NAKERTRANS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU, Eko Yulianto, menjelaskan bahwa pihak kementerian mensyaratkan lahan harus dihibahkan sepenuhnya menjadi aset pusat sebelum pembangunan dimulai. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kepastian pembangunan.
“Kalau kita hibahkan terus terbengkalai, kan, tidak bisa begitu. Kita harus melihat kondisi keuangan dan kepastian dari pusat agar pembangunan bisa berjalan segera setelah hibah selesai,” ungkapnya.
Eko menegaskan bahwa pembangunan BLK sangat krusial bagi daerah untuk meningkatkan kemandirian pelatihan kerja. Selama ini, pemerintah daerah kerap mengirim peserta pelatihan ke wilayah lain, padahal memiliki fasilitas mandiri akan jauh lebih efisien dalam mencetak tenaga kerja terampil.
“Kalau ada BLK, kita tidak perlu kirim peserta lagi untuk mengikuti pelatihan ke daerah lain. Kita bisa latih di BLK sendiri,” ujarnya.
Saat ini, PPU hanya memiliki BLK komunitas yang tersebar di beberapa titik, termasuk di Kecamatan Waru. Namun, BLK Komunitas tersebut memiliki keterbatasan operasional karena dijalankan secara mandiri oleh komunitas dan sering bergantung pada anggaran pihak luar atau provinsi.
“Untuk BLK di PPU ini memang belum ada. Yang ada hanya BLK Komunitas, kalau tidak salah ada 11 BLK komunitas termasuk yang ada di Waru,” ujarnya.
Kehadiran BLK milik pemerintah daerah nantinya diharapkan mampu memangkas kendala koordinasi dalam pemberian pelatihan serta sertifikasi bagi pencari kerja. Pemerintah daerah pun terus berupaya mencari titik temu terkait proses administrasi lahan agar proyek strategis ini dapat terealisasi.
Meski menghadapi hambatan regulasi hibah, Disnakertrans PPU tetap berkomitmen memantau aktivitas pelatihan yang berjalan di daerahnya. Pihaknya berharap ada solusi konkret terkait status lahan sehingga pembangunan fasilitas pelatihan dapat segera dimulai untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di PPU. (Adv)

